Diduga Fee Kadis Disporaparbud 10% Publik Minta Proteksi Hukum

By Rudi Syafri 08 Jun 2018, 10:56:15 WIB Jambi

Kerinci,BKNews----mereka kalang kabut mencari sumber dana tambahan lantaran dana untuk kegiatan POPDA, dugaan kuat dipotong langsung oleh kadispora kabupaten kerinci, senilai 10 persen dari 271 juta, ungkap sumber kemedia ini.

Dana itu pun terlambat cair untuk POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) tahun 2018 yang diadakan bertempat di Stadion Tri Lomba Juang KONI Jambi. Disamping terlambat cair, nilai yang dicairkan hanya 222 juta dari 271 juta.

Sehingga kekurangan dana untuk kegiatan itu sulit dicarikan solusinya, walau para panitia sewot menuntut kekurangan dana mereka tersebut, karena diduga akibat postingan fee itu, ungkap sumber.

Bendahara pengeluaran disparbudpora kabupaten kerinci laswari, ketika dikonfirmasi awak media ini, tidak membuahkan hasil. Hasil konfirmasi ke kadis pora ardinal , via wa maupun via HP Oleh LSM Laki ? berulang kali dilakukan media ini, tidak mau memberikan jawaban, bahkan ardinal langsung memblokir whatsapp awak media ini.

Sumber sangat dipercaya dinas ini ketika dikonfirmasi membenarkan hal ini dan katakan “lanjutkan, sesuai yang dikatakan sumber korban itu benar” ,sebutnya. Panitia pun malah sibuk menelpon awak media ini, menuntut kekurangan dana kegiatan Popda mereka. Namun mereka maklum, dan mengetahui kegaduhan internal dinas ini.

Karena merasa tak bersalah Sumber siap beberkan hal ini kepihak berwajib , namun meminta agar pihak penegak hukum dapat hendaknya memproteksi dirinya, sebut sumber. “dana itu kurang 54 juta lagi, bagaimana untuk bayar kegiatan, itu sudah dipotong langsung 10% untuk fee”, ungkap sumber bersumpah.

Tidak itu saja sumber-sumber lain mulai berkoar kemedia ini , Diduga Anggaran Rutin tiap tahun rata-rata 6,8 milyar dilansir juga dipotong langsung 10 persen.
dana kegiatan proyek, diduga fee dari pihak ke 3 langsung diambil tanpa melalui pptk, hingga para bawahan kalang kabut untuk antisipasi kekurangan dana.

Mereka para sumber memohon tidak sebutkan nama mereka dalam pemberitaan ini, karena resiko nonjob seperti sudah sering terjadi pada dinas ini, sebut para sumber. Kita tunggu data kongkrit selanjutnya, beberapa sumber akan bongkar dugaan penyimpangan ini.
Bahkan ada dugaan storan rutin keamanan kepenegak hukum. (Khapis)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment