Fungsikan Balai Adat Untuk Sidang Peradilan Perdata

By BAKINews 05 Nov 2018, 13:58:42 WIB Sijunjung
Fungsikan Balai Adat Untuk Sidang Peradilan Perdata

Sijunjung, BKNews-----Ninik mamak harus dapat memfungsikan kembali Balai-Balai Adat untuk tempat sidang Peradilan perdata adat tingkat nagari. Kerapatan Adat Nagari ( KAN ), wajib menyelesaikan perdata, terutama yang menyangkut masalah Sako dan Pusako. Penyelesaian Perdata yang telah diputuskan, harus ditetapkan dalam keputusan Kerapatan Adat Nagari, dilengkapi dengan berita acara sidang. Karena, hal itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi penyelesaian tingkat berikutnya, jika ada pihak yang tidak bisa menerimanya.

Ketua LKAAM kabupaten Sijunjung H.Epi Radisman Dt. Paduko Alam SH, mengatakan hal itu, sehubungan dengan Nota Kesepahaman dan Kerja sama Penyelesaian masalah Perdata antara LKAAM kabupaten Sijunjung dengan Pengadilan Negeri Muaro, Advokat Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Muaro dan Perwakilan Notaris/PPAT wilayah Solok, Sawahlunto dan kabupaten Sijunjung, pada tanggal 30 April 2018. Maka LKAAM dapat melakukan Mediasi diluar pengadilan terhadap pihak yang bersengketa dalam penyelesaian perdata.

Ketentuan tersebut, juga telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 tahun 2018, tentang Nagari, yang berlaku sejak diundangkan tanggal 9 April 2018 yang lalu. Artinya, ninik mamak sudah punya kekuatan hukum untuk menyelesaikan perdata adat secara musyawarah dan mufakat di Balai-Balai adat, sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Jika masalah Perdata itu telah masuk ke Pengadilan Negeri Muaro, maka ketua Pengadilan akan menyerahkan masalah tersebut kepada LKAAM untuk dapat dilakukan mediasi kepada pihak yang bersengketa, dan LKAAM berkewajiban melakukan sidang-sidang Perdata dengan asas musyawarah, kekeluargaan dan damai dengan biaya ringan dan tidak memakan waktu yang panjang, tutur ketua LKAAM Sijunjung H. Epi Radisman Dt. Paduko Alam SH, menyampaikan kepada awak media BAKI News, di Muaro Sijunjung beberapa hari lalu.

Menurut ketua LKAAM Epi Radisman Dt. Paduko Alam SH, dibuatnya Nota Kesepahaman dan Kerja Sama Penyelesaian Perdata diluar Pengadilan Negeri itu, mengingat semakin rawannya masalah tanah dan perdata, yang penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri selama ini memakan waktu yang cukup panjang. Setelah ada keputusan Pengadilan Negeri, namun, masih ada pihak yang tidak bisa menerimanya, sehingga, menjadi dendam kesumat seumur hidup, bahkan sampai kepada anak cucu kemenekannya.(Rusli/Tasmarinda)

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment