Komisi IV DPRD Sumbar Soroti Anggaran Irigasi

By BAKINews 06 Mei 2019, 13:00:58 WIB Padang
Komisi IV DPRD Sumbar Soroti Anggaran Irigasi

Padang, BKNews----Komisi IV DPRD Sumbar menyoroti alokasi anggaran yang belum optimal menyentuh sendi-sendi sosial kehidupan masyarakat. Salah satunya Irigasi. Dewan meminta, pemerintah provinsi (Pemprov) mesti melakukan evaluasi efektivitas anggaran dalam pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak luas.

" Seperti diketahui alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti perbaikan irigasi minin. Padahal, masayarakat membutuhkan hal tersebut. Oleh sebab itu, butuh evaluasi oleh Pemprov," ujar sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Taufik Hidayat saat ditemu, Minggu (21/4).

Dia mengatakan, anggaran perbaikan irigasi dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Sumbar 2019 sangat minim sehingga hal tersebut membuat provinsi itu jauh dari upaya swasembada pangan.

Menurutnya, kerusakan irigasi tentunya berdampak pada sawah masyarakat dan jika belum ada perbaikan produksi padi mereka tentu ikut berkurang karena pasokan air berkurang akibat kerusakan irigasi tersebut.

Dia mengatakan, dalam APBD 2019 contohnya, anggaran yang dialokasikan untuk PSDA cukup rendah yakni hanya 45 persen dari 100 persen yang diusulkan. Akibatnya dana yang seharusnya untuk perbaikan sarana irigasi tentu harus ditunda.

“Politik anggaran kita belum mengarah pada pengoptimalan swasembada pangan karena anggaran perbaikan irigasi masih rendah,” katanya.

Dia mencontohkan, di Kota Padang ada Bendungan Koto Pulai yang dibangun menggunakan dana APBN dan ketika itu selesai tentu Pemprov Sumbar harus memperbaiki aliran sungai ke masyarakat.

“Jika anggaran ini belum dianggarkan tentu perbaikan bendungan akan sia-sia karena saluran air belum diperbaiki. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” katanya. Dia menjabarkan, 60 puluh persen wilayah irigasi Sumbar yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota dalam keadaan rusak. Jika hal ini terus berlangsung, maka terget untuk menjadikan Sumbar sebagai daerah lumbung padi sulit terlaksana.

Sementara itu Anggota Komisi IV Saidal Masfyudin mengtakan, perbaikan dan penyediaan irigasi bisa dilakukan sesuai kewenangan. Jika irigasi akan mengairi sawah seluas 1.000 hektar ke bawah tanggungjawabnya ada di kabupaten/kota.

Sementara untuk 1.000 hektar sampai 3.000 hektar tanggungjawabnya ada di provinsi. Selanjutnya, jika akan mengairi sawah seluas 3.000 hektar ke atas tanggungjawab menyediakan anggarannya adalah dari APBN. (Alrifjon)

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment