Masyarakat Pertanyakan Mo-U Kejaksaan Dengan Berbagai Pihak

By BAKINews 15 Apr 2019, 14:25:26 WIB Sijunjung
Masyarakat Pertanyakan Mo-U Kejaksaan Dengan Berbagai Pihak

Sijunjung, BKNews----Akhir-akhir ini, pihak kejaksaan negeri Sijunjung banyak melakukan Mo-U dengan berbagai pihak pemerintah dan BUMN. Kerja sama itu, merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kejagung RI, dalam upaya pembinaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sejak dini. Namun, masyarakat meragukan dan mempertanyakan keprofesionalitas dan fungsionalis kejaksaan nantinya dalam melakukan tindakan hukum.

Dengan telah adanya Mo-U dan kerja sama, atau yang dikenal dengan istilah Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan ( TP4D ). Jangan-jangan keprofesionalitas kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan tindakan hukum, terhadap proyek dan objek dari pelaksaaan program yang bermasalah jadi mandek, karena, pihak kepolisian sudah kesulitan untuk masuk mengusutnya, kecuali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keraguan dan kegamangan itu, disampaikan oleh beberapa orang pengamat hukum dan sosial, di Sijunjung kepada awak media beberapa hari lalu, sehubungan dengan masih banyaknya temuan LSM terhadap dugaan tindak pidana korupsi selama ini di Sijunjung, yang sampai kini belum seberapa yang tuntas secara hukum.

Menurut Nasril SH, salah seorang pengamat hukum, temuan kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di kabupaten Sijunjung, sampai saat ini masih ada yang belum terlihat indak lanjutnya oleh penegak hukum, ibaratnya “ Menggantung “, dinyatakan lanjut atau P21, tidak ada kejelasannya, dan dibatalkan dengan SP3, juga tidak diketahui masyarakat. Dengan adanya kerja sama ( Mo-U ) pihak kejaksaan dengan berbagai pihak, dicemaskan nantinya, pihak kejaksaan semakin jadi lamban menindak lanjuti kasus-kasus dugaan korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung M. Rizal Sumardi Putra SH, didampingi kasi Intelnya Dimas Aditya SH, kepada awak media menyatakan, kerja sama atau Mo-U yang dilakukan itu, tidak akan mengurangi keprofesionalitas kejaksaan dalam melakukan tindakan hukum terhadap kasus korupsi, bahkan, akan lebih mempercepat memprosesnya, karena, kejaksaan telah melakukan pembinaan dan pengawalan sejak dari awal. (Rusli/Tasmarinda)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment