PKL Kelok Sembilan Harus Ditertibkan

By BAKINews 22 Apr 2019, 10:59:33 WIB Padang
PKL Kelok Sembilan Harus Ditertibkan

Padang, BKNews----Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus meminta Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melalui Sat Pol PP mengambil sikap tegas terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di fly over Kelok Sembilan. Jika masih ada PKL yang nekat berjualan di kawasan ini, penertiban diminta dilakukan. "Bisa menimbulkan bahaya untuk PKL dan pengendara jika dibiarkan. Di atas itu sangat rawan, selain merusak pandangan, juga bisa memicu tabrakan," ujar Guspardi, saat ditemui, Kamis (11/4).

Politisi PAN ini menuturkan, jika sikap tegas tak diambil ini bisa menjadi hal yang dianggap biasa oleh PKL, dan ini bisa memicu jumlah mereka semakin bertambah. Guspardi menambahkan, pihaknya bukan tidak menyetujui keberadaan PKL di Kelok Sembilan. Menurut dia, tak jadi persoalan PKL atau pelaku UMKM berjualan di kawasan tersebut, tapi mereka harus ditata di tempat yang pas oleh pemerintah daerah.\"Karena ini adalah jalan nasional yang ada di daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota punya tanggung jawab berkordinasi melakukan penataan. Kita juga tak ingin PKL ini digusur dan membuat mereka kehilangan pekerjaan, maka dari itu jalan terbaik adalah melakukan pembinaan dan penataan," katanya.

Selain sinergitas antara pemerintah provinsi dan Kabupaten Limapuluh Kota, ulas dia, dukungan dari pengendara dan wisatawan juga penting dalam melancarkan penertiban PKL di kawasan tersebut. Dikatakannya, wisatawan dan pengendara yang berhenti Kelok Sembilan mesti mendukung penertiban dengan cara tidak membeli dagangan mereka yang berjualan di fly over.

"Jika pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan masyarakat yang berkunjung ke Kelok Sembilan bisa melakukan ini, saya rasa penertiban pasti bisa berjalan," tutupnya. Sementara itu Ketua Fraksi PDIP, PKB dan PBB DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman mengatakan, berjualan adalah karakteristik orang minang sejak lama, kebiasan ini menurut dia tak perlu dilarang. Yang harus dilakukan adalah pemerintah mesti mengedukasi masyarakat agar tidak berjualan di tempat yang salah.

"Harusnya sedari awal sudah diantisipasi oleh pemerintah daerah, persoalannya selama ini pemerintah daerah kan lambat terus, setelah menjamur baru dilarang, kalau sudah jalan seperti sekarang, itu susah. Melihat bahaya yang akan ditimbulkan dengan berjualan di sana, meski terlambat tetap harus ditertibkan,\" tegas Albert yang juga Anggota Komisi I DPRD Sumbar bidang pemerintahan tersebut. (Alrifjon)

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment