Bupati Sampaikan Nota KUA PPAS 2019, Pada Sidang Paripurna Dprd

Berita Terkait

• Rumah Tak Layak Huni, Nurbaini Tak Tersentuh 0
• Pelayanan Fakta Integritas Jaringan Internet di 15 Kecamatan Kab Pessel Telah Berfungsi0
• Bupati H.Hendrajoni, Ajak Mentri PUPR RI Kunjungi Kab Pessel0
• Rakernas XI APKASI, di Ikuti 416 Pemerintah Kabupaten Se Indonesia “Bertema Menuju Kedaulatan Pangan0
• Wagub Nasrul Abit, Sumpah Datuk Agar Diperbaiki0
• Alex Indra Lukman Tinjau Rumah Tidak Layak Huni0
• Penutupan Tambang Galian C IV Jurai Belum Kantongi Izin & TKPRD0
• KPUD Pessel, 16 Pengurus Parpol Hadiri Rapat Koordinasi 0
• Forum Pemuda IV Jurai Batalkan Hearing, Hanya di Hadiri 3 Orang Anggota DPRD Pessel0
• Pengaspalan Jalan Kawasan Mandeh Butuh Dana Rp330 Miliar0

Berita Populer

• Pengantaran Jenasah Cullang Mencapai Ribuan Orang
• Masyarakat Solok Sedih Kehilangan Kapolres Solok Kota Terbaiknya
• H. Sitaba : Masih Ada Saldo 15juta
• Kasi Intel kejari Melakukan Tindakan Tidak Terpuji Terhadap Wartawan
• Satpol PP Menghambat Tugas Wartawan
• Ketua YBH MIM : Kapolsek Polobangkeng Selatan Harus Mengedepankan Asas Profesionalitas
• Mendengar Kapolres Susmelawati Rosya Dicopot, Bundo Kanduang Menangis Pada Aksi Damai
• Hasanuddin : Itu Pelanggaran Serius!
• Masyarakat Solok Kecam Manuver dr Fiera Lovita
• Aksi Demontrasi, Ratusan Mahasiswa UPRI Bentrok Dengan Security

Pessel, BKNews

Penyampaian Pemerintah Nota KUA PPAS tahun anggaran 2019, pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Bupati Hendrajoni sampaikan, Senin 9 Juli.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Dedi Rahmanto Putra, Wakil Ketua Herpi Damson, dan 30 anggota DPRD, dihadiri juga oleh Sekda, Sekwan, dan para kepala OPD dan pejabat Administrator dan juga dihadiri unsur Forkopimda Pessel terdiri dari Dandim 0311, Kajari dan Kapolres.

Pada sidang tersebut, Bupati Hendra Joni saling berbagi tugas dengan Wakil Bupati Rusma Yul Anwar dalam penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan fraksi DPRD atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017.

Bupati menyampaikan Dalam notanya pada 2019 akan dilakukan penguatan reformasi birokrasi, peningkatan sektor unggulan daerah, revitalisasi prinsip ABS-SBK, peningkatan mitigasi bencana, dan mendukung sukses pelaksanaan Pemilu 2019.

Pada 2019, APBD diarahkan pada akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan. IPM menjadi 70,07 dan tingkat kemiskinan 6, 85%. Sedangkan, dalam jawaban pemerintah yang disampaikan Wakil Bupati Rusma Yul Anwar berbagai kemajuan daerah, baik Pembangunan pasar disemua kecamatan, dan pembangunan infrastruktur jalan serta jembatan, irigasi, sekolah rumah sakit. (Yusmardi)