KPU dan Bawaslu Kecolongan

By BAKINews 05 Nov 2018, 14:13:29 WIB Sijunjung

Sijunjung, BKNews----Ketua Forum Kabupaten Sijunjung Sehat (FORKES) Fajar Septrian, terancam diproses hukum. Pasalnya Fajar Septrian yang merupakan Calon Legislatif (Caleg) daerah pemilihan kabupaten Sijunjung, diduga menjadi Badan Pengawas di PDAM Tirta Sanjung Buana yang merupakan perusahaan Daerah atau BUMD daerah setempat.

“Sampai saat ini Fajar Septrian masih menjadi Badan Pengawas di PDAM Sijunjung, karena kita belum menerima legalitas atau SK pemberhentiannya dari bupati, dan yang lebih menarik lagi adalah haknya tetap ia terima sampai bulan Oktober 2018 ini, kalau haknya masih ia terima, berarti haknya yang ia terima tersebut adalah haknya sebagai Dewan Pengawas,” ujar, Doni Novreidi, direktur PDAM Sijunjung, kepada BAKI News, melalui handphone selularnya, Selasa (30/10/2018).

Sementara itu Fajar Septrian sendiri, ketika dikomfirmasi Bakinews, Selasa (30/10/2018) mengatakan,” Secara pribadi saya telah menyatakan mundur terhitung tanggal 28 Agustus 2018 yang lalu, melalui surat kepada Bupati Sijunjung,kalau pihak PDAM Tirta Sanjung Buana belum menerima surat pengunduran diri saya tersebut, itu bukanlah wewenang saya lagi, yang jelas saya sudah mengajukan surat pengunduran diri,” ujarnya, dengan nada agak kesal.

Dengan masih menjabatnya Fajar Septrian menjadi Dewan Pengawas di PDAM Tirta Sanjung Buana yaitu sebuah perusahaan milik daerah setempat, maka Fajar ini bisa diancam di proses hukum.

Pernyataan ini diperkuat oleh apa yang disampaikan oleh ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung, Agus Hutrial Tatul di depan para wartawan, Selasa (30/10/2018).

Dikatakan,” Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 240 huruf (k) bahwa para caleg tersebut harus mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara anggota TNI, Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.,” tegas Hutrial Tatul.

Lebih jauh disampaikan, Agus Hutrial Tatul, bahwa,” Seandainya memang benar Fajar Septrian yang maju sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional, untuk pemilihan daerah kabupaten Sijunjung ini, sampai sekarang masih menjabat sebagai Dewan Pengawas di BUMD Sijunjung, maka yang bersangkutan akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” imbuhnya.

“Langkah yang kita ambil adalah menelusuri, kemudian memprosesnya melalui sidang di Bawaslu, selama 7 hari kedepan, mulai sejak imformasi ini kita terima, seandainya belum siap, kita bisa memperpanjang prosesnya 7 hari lagi, nah dari proses inilah nanti bisa kita menentukan, apakah yang bersangkutan masuk keranah pidana umum atau hanya pelanggaran yang hanya bisa di putuskan oleh Bawaslu,” ungkapnya lagi.
Kemudian lolosnya Fajar Septrian sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) calon legislatif (caleg) daerah pemilihan kabupaten Sijunjung, banyak masyarakat menilai KPU Sijunjung kecolongan dalam hal ini.

Ketua KPU Sijunjung, Lindo Karsyah, ketika dihubungi Bakinews membantah kalau pihak kecolongan dalam hal ini.
Lebih jauh dikatakan Lindo Karsyah bahwa ,” KPU Sijunjung, tidak merasa kecolongan dalam hal ini, sebab kita bekerja telah sesuai dengan aturan yang berlaku, ini hanya karena yang bersangkutan tidak melaporkan data-data dirinya yang sesungguhnya, kalau yang ia sampaikan data-data dirinya tersebut benar mungkin dari awal hal ini akan terungkap,” ucapnya. “Jadi sekarang kita tunggu saja Bawaslu bekerja, bagaimana kelanjutannya persoalan ini,” imbuh Lindo Karsyah. (Rusli/Tasmarinda)

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment