LSM BAKIN Minta Bupati Takalar Ditangkap
Tambang Pasir Galesong Lumpuhkan Ekonomi Nelayan

By Rudi Syafri 13 Jul 2017, 13:52:58 WIB Investigasi
LSM BAKIN Minta Bupati Takalar Ditangkap

Takalar, BKNews--Adanya aktivitas penambangan pasir di perairan Galesong Raya (kecamatan Galesong Utara, Kota dan Selatan) dan kec. Sanrobone kabupaten Takalar kini telah memberikan dampak secara nyata bagi penduduk pesisir. Aktivitas nelayan telah hampir mengalami kelumpuhan total di 4 kecamatan tersebut. Aksi penolakan dan penuntutan pertanggung jawaban terhadap Bupati Takalar, H. Burhanuddin Baharuddin semakin melebar hingga keseluruh elemen masyarakat.

Beberapa aliansi masyarakat dan melibatkan berbagai aktivis dari berbagai lembaga dan komunitas mulai angkat bicara. Salah satunya Badan Anti Korupsi Indonesia (LSM BAKIN) cabang Takalar yang bermarkas di jl. Pallantikan -Takalar. Ketua LSM BAKIN, Nursalam, S.Pd menilai pemerintah secara kasat mata telah mencoba dengan sengaja merebut dan menjual sumber penghidupan mayoritas masyarakat di empat kecamatan yang diketahui bekerja sebagai seorang nelayan.

"Kami menilai pemerintah dan koloninya mencoba menipu masyarakat dengan menjual pasir Galesong, padahal mereka telah menjual hidup rakyat dengan rusaknya ekosistem laut. Mereka menggadaikan penghidupan nelayan Galesong dan Sanrobone. Mereka harus di adili," tegas Salam.

Selain itu, secara kelembagaan dan atas nama masyarakat kabupaten Takalar, LSM BAKIN Takalar meminta agar pihak berwajib segera menangkap Bupati Takalar yang telah membiarkan terjadinya aktivitas penambangan pasir di wilayah Galesong Raya dan Sanrobone.

" Kerusakan lingkungan dan perampasan hak masyarakat yang terjadi akibat izin yang dikeluarkan oleh Bupati Takalar, dan kami berharap kepada pihak berwajib agar segera mengambil tindakan tegas untuk menangkap Bupati Takalar, H. Bur. Masyarakat tidak butuh pemimpin yang memfasilitasi perampasan hidup rakyat serta kelangsungan hidup anak cucu mereka," tambahnya. Salam juga menegaskan akan tetap mengawal perjuangan rakyat kabupaten Takalar hingga tuntutan mereka terpenuhi.

"Sampai tuntutan rakyat dipenuhi, kami bersama teman-teman lainnya akan tetap mengawal perjuangan rakyat. Ini bukan persoalan kehidupan rakyat saat ini saja tetapi juga persoalan masa depan anak cucu mereka. Jika ini dibiarkan, maka kemungkinan bukan hanya mata pencaharian mereka saja yang akan hilang, tetapi lebih dari itu, tanah tempat tinggal mereka akan menjadi puing-puing sejarah," terangnya.

Sebelumnya, berbagai aksi penolakan telah dilakukan oleh masyarakat di empat kecamatan berbeda. Mulai dari aksi demonstrasi maupun aksi pengusiran kapal penyedot pasir asal Belanda yang sengaja dikirimkan untuk membantu proses penambangan pasir untuk keperluan proyek CPI di Makassar. Aksi sporadis masyarakat mengusir kapal sebesar lapangan sepakbola diketahui telah terjadi sebanyak 4-5 kali. Sementara aksi demonstrasi besar-besaran sudah lebih dari itu. Ironinya, baik pemerintah kabupaten, provinsi hingga pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan masih belum angkat bicara terkait persoalan tersebut dan lebih cenderung memilih untuk diam. (Slm)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment