Pengusaha Warnet, PS dan Salon Jangan Langgar Aturan

By Rudi Syafri 13 Feb 2018, 13:50:17 WIB Payakumbuh

Payakumbuh, BKNews--Meskipun di Kota Payakumbuh sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 01 tahun 2007 tentang Izin Jasa Usaha dan Retribusi Kepariwisataan serta Perwako Nomor: 32 Tahun 2010, kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor: 12 tahun 2016 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat atau maksiat. Namun kenyataannya, Pemko Payakumbuh sering mendapatkan laporan dan keluhan dari masyarakat, utamanya para orang tua terkait adanya anak-anak mereka sebagian besar adalah para pelajar dan masih usia belajar, sulit untuk diatur agar mereka tidak lagi bermain di Warnet, Play Station (PS). Bahkan yang memiriskan lagi, para orang tua ada yang menyampaikan bahwa, anak-anak mereka sudah ada yang tidur di warnet karena sudah lupa dengan waktu karena keasyikan bermain game ongkos line.

Walaupun untuk penegakan Perda dan Perwako tersebut anggota Satpol PP Payakumbuh sering melakukan razia ditempat-tempat usaha tersebut dan mendapatkan pengusaha membiarkan pelajar bermain di Warnet dan Play Station serta rumah Billiar pada jam-jam sekolah. Bahkan sampai larut malam, namun penyakit masyarakat itu semakin marak terjadi di kota ini.

Untuk mengatasi keresahan masyarakat dan para orang tua itulah Walikota Payakumbuh Riza Falepi memandang perlu mengingatkan kembali kepada para pengusaha Warnet, Play Station, Rumah Billiar dan Salon Kecantikan agar mentaati aturan main dalam pengelolaan usaha mereka melaui Surat Edaran Walikota Nomor: 300/96/POL-PP-PK/II/2018.

Kepala Satpol PP Payakumbuh Devita ketika awak media mengakui bahwa Surat Edaran Walikota itu telah disampaikan kepada para penguasa kepada para pengusaha Warnet, Play Station, Rumah Billiar dan Salon Kecantikan yang ada di Kota Payakumbuh, untuk mematuhi atau mentaati aturan tersebut. “Apabila ada para kepada para pengusaha Warnet, Play Station, Rumah Billiar dan Salon Kecantikan melalukan pelanggar aturan tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi administrasi berupa surat teguran sampai pencabutan izin usaha dan penutupan aktivitas secara total. Sedangkan sanksi pidana berupa denda maksimal Rp5 juta atau kurungan 3 bulan,” sebut Devitra.

Devitra menyatakan, agar Surat Edaran Walikota itu berjalan efektif dan mampu mengatasi terjadinya pelanggaran Perda tersebut, maka peranan masyarakat, para orang tua, nimik mamak, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk sama-sama meningkatkan pengawasan kepada anak dan kemenakannya.

Diakui Devitra, saat ini jumlah Warnet yang memiliki izin di Kota Payakumbuh lebih kurang sebanyak 40 usaha, Play Station sebanyak 10 buah, Rumah Billiar sebanyak 12 dan Salon Kecantikan sebanyak 20 buah usaha. (doddy/kumis)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment